Halocelebes.com .Jakarta H. Haruna, M.A, MBA. menyinggung soal reksadana berbasis saham dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua OJK, dan Dirut BPJS Ketenaga Kerjaan Rabu (15/9) di Senayan, Jakarta.
H. Haruna berpendapat bahwa sistem yang diajukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dinilai tidak efektif dan tidak berpihak kepada pekerja, hal itu dirasa terlalu rumit sehingga akan membuat sistem penghitungan hingga membuat negara rugi akibat kebijakan tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, H. Haruna lebih mengedepankan untuk memaksimalkan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yang akan lebih memudahkan para pelaku usaha yang hal itu justru akan mendukung dari tujuan pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic covid-19.
Kebijakan tersebut dinilai mendukung oleh apa yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal recovery ekonomi, karena peluang pengusaha baik baru maupun lama akan dimudahkan dalam urusan pengembangan usaha mereka, terutama usaha kecil mikro, selain itu jaminan kesejahteraan untuk para pekerja akan lebih banyak tercover dengan dibuatnya penanaman modal dengan jaminan OJK.
H. Haruna menyampaikan kepada seluruh anggota rapat yang hadir “ini adalah tugas kita bersama, tugas bapak-bapak sekalian, sekaligus tugas kita DPR untuk mensejahterakan lebih dari 275 Juta Rakyat Indonesia.” Begitu ungkap politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.
